Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, merupakan salah satu wilayah yang memperlihatkan kompleksitas tersebut. Berbagai komunitas adat yang memiliki hubungan historis dengan kawasan hutan masih menghadapi berbagai kendala administratif, regulatif, maupun…

Melalui dukungan pendanaan dari Green Climate Fund (GCF) senilai sekitar USD 3,5 juta atau setara Rp56 miliar, berbagai program perlindungan hutan berbasis masyarakat dan nagari mulai diperkuat sebagai bagian dari…

Bagi Provinsi Riau yang memiliki kawasan hutan luas sekaligus menghadapi berbagai tantangan lingkungan, keberhasilan program ini menjadi momentum penting untuk mendorong model pembangunan yang berpihak kepada masyarakat dan kelestarian alam.…

Secara de facto, praktik tata kelola hutan berbasis kearifan lokal (seperti konsep hutan larangan) masih dipertahankan oleh berbagai MHA di Kabupaten Pasaman. Namun, secara de jure (hukum positif), status penguasaan…

Sejak diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, negara telah menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi merupakan bagian dari hutan negara, melainkan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat yang…

Konstitusi Republik Indonesia melalui Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan…

Di Provinsi Riau, khususnya Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi, proses legalisasi hutan adat menunjukkan dinamika yang berbeda. Di satu sisi terdapat wilayah yang masih menghadapi hambatan regulasi dan…

Lebih dari satu dekade setelah putusan tersebut diterbitkan, berbagai komunitas adat masih menghadapi tantangan administratif, regulatif, sosial, maupun struktural dalam memperoleh pengakuan yang sah atas ruang hidup mereka. Oleh: Tim…

Konsistensi advokasi yang digerakkan oleh Bahtera Alam bersama koalisi masyarakat sipil telah mengukir tonggak sejarah penting dalam lanskap perhutanan sosial di Provinsi Riau. Oleh: Tim Edukasi, Riset, dan Informasi Publik…

Membangun Tata Kelola Keuangan Yayasan yang Transparan, Akuntabel, dan Berkelanjutan: “Transparansi adalah fondasi kepercayaan, dan kepercayaan adalah modal utama setiap organisasi sosial dalam membangun perubahan yang berkelanjutan.” Oleh: Tim Litbang…