Berbagai capaian positif telah terlihat, termasuk upaya penurunan angka stunting dan penguatan program pengentasan kemiskinan ekstrem. Oleh:Divisi Kajian Kebijakan Publik dan Edukasi Masyarakat Yayasan Kiandra Setia Bangsa Pendahuluan: Membangun Kota…

Yayasan Kiandra Setia Bangsa memandang bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari jumlah program yang dirancang atau besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi harus dilihat dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.…

Program Prioritas Nasional Dorong Akses Pendidikan Inklusif, Transparan, dan Berkeadilan Oleh : Tim Publikasi dan Edukasi Pendidikan Yayasan Kiandra Setia bangsa PEKANBARU —15 Juni 2026Menteri Sosial Republik Indonesia, Syaifullah Yusuf,…

Menakar Ketegasan UU PPLH dalam Menjerat Perusahaan Perusak Lingkungan. Pasal 99 UU PPLH memberikan dasar hukum untuk menindak pelaku yang karena kelalaiannya menyebabkan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan. Oleh: Tim…

Mengupas Pembuktian Terbalik, Praktik Global, dan Urgensi RUU Perampasan Aset bagi Masa Depan Indonesia RUU Perampasan Aset hadir untuk menjawab tantangan tersebut dengan memperkenalkan mekanisme hukum yang berorientasi pada aset…

Mengurai Korupsi Bansos Berjamaah Melalui UU Tipikor dan Pasal 55 KUHP. Ketentuan ini mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan…

Mengurai Tantangan Alih Fungsi Lahan dan Implementasi UU Nomor 41 Tahun 2009 Bagi Yayasan Kiandra Setia Bangsa, keberadaan regulasi ini bukan semata-mata persoalan tata ruang, melainkan bagian dari upaya menjaga…

Kepastian Hukum bagi Pemilik Aset di Indonesia. Pasal 385 KUHP lama mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja mengalihkan, menjual, menggadaikan, menyewakan, atau membebankan hak atas tanah yang diketahui bukan…